Perempuan & Pemuda Adat Kasepuhan Deklarasi Jaga Budaya

REMPUGAN-Perempuan Adat Kasepuhan melakukan numbuk padi secara bersama-sama (rempugan) pada acara Serentaun dan sedekah bumi, di Kasepuhan Ciherang, Sabtu (15/6).  Photo Olot Lili

LEBAK-Jika Sukarno memerlukan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Maka Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) memulai dengan 100 kader pemuda dan perempuan guna melakukan perubahan di Provinsi Banten.

“Untuk itulah kami akan melakukan deklrasi dan membentuk organisasi khusus pemuda dan perempuan adat besok,” kata Ketua IV Sabaki, Henriana Hatra, Senin (17/6).

Pembentukan organisasi ini menurut Hatra—atau yang lebih akrab dipanggil Nochi—selain sebagi wadah perjuangan kader perempuan dan pemuda adat, juga bertujuan membantu organisasi Sabaki dan tetua adat untuk menjaga tradisi, adat dan budaya warisan nenek moyang, termasuk dalam konteks kekinian.

Sebab menurut dia perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang membawa budaya asing yang tak terbendung, selain memberikan dampak positif maupun dampak negatif yang dapat mengancam eksistensi adat budaya serta kearifan lokal Kasepuhan. 

Sementara peran perempuan dan pemuda di masyarakat Adat Kasepuhan kata Nochi belum maksimal. Antara lain dalam menyuarakan pendapat dan hak-hak mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan pemuda dan perempuan adat itu sendiri. Baik di tingkat komunitas, tingkat desa, maupun pada level pemerintahan. Sedangkan tugas menjaga tradisi dan nilai-nilai adat Kasepuhan dalam struktur sosial dan relasi kuasa di masyarakat masih bertumpu pada para tetua adat saja.  

Nochi yang membidangi Pemuda dan Perempuan di organisasi Sabaki menambakan bahwa sebenarnya di kalangan para tetua adat pun tengah khawatir terhadap gejala menurunnya minat generasi muda adat Kasepuhan pada adat budayanya sendiri serta lebih memilih budaya luar dibandingkan belajar adat istiadat dan budaya sendiri. Tugas lain organisasi ini kelak kata Nochi, juga termasuk melakukan pendataan jumlah perempuan dan pemuda adatyang ada di wilayah Sabaki.

Masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul adalah kelompok masyarakat adat Sunda yang mendiami pegunungan Sangga Buana atau sekarang dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).  Jika merujuk pada Perda Kabupaten Lebak, Nomor 8 tahun 2015,  terdapat 552 kelompok masyarakat adat Kasepuhan di kabupaten itu, ini belum termasuk yang berada di wilayah Banten Kidul.  Dimana Sabaki yang dibentuk sejak 1968 telah memiliki 750 komunitas adat yang tersebar di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Sukabumi dan Bogor.

Kader perempuan Kasepuhan Ciherang, Sucia Lisdamara, mengatakan bahwa meski sudah dilibatkan dalam beberapa kegaitan komunitas, tetapi khusus untuk pengambilan keputusan masih sangat minim. Ini juga disebabkan masih kurangnya kesadaran dari perempuan adat itu sendiri. Peran perempuan terbatas dalam urusan rumah tangga saja. Hal ini kata dia menunjukan adanya kebutuhan peningkatan kesadaran keterlibatan perempuan dan anak muda di masyarakat adat Kasepuhan.

Pemuda Adat Kasepuhan Ciherang, Riko Antoni menambahkan pentingnya peran pemuda adat ikut dalam kegiatan-kegiatan adat agar timbul kesadaran dalam menjaga dan mencari cara untuk terlibat mengembangkan dan menjaga budaya nenek moyang.  

Project Manager Program Peduli, The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) mengatakan salah satu upaya dalam menyebarluaskan semangat inklusi sosial adalah dengan melibatkan para pemuda dan perempuan sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah pemuda dan perempuan adat di Kasepuhan di Banten Kidul. Karena itulah melalui program Peduli, Kemitraan memberikan dukungan pada kegiatan Sarasehan Pemuda dan Perempuan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul yang diadakan pada 17 – 18 Juli 2019 di Desa Ciherang.

Program peduli adalah Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)dengan kelompok masyarakat sipil bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT Australia) dan The Asia Foundation(TAF). Program ini bertujuan mendorong inklusi sosial dengan bagi enam kelompok yang paling terpinggirkan di Indonesia, termasuk masyarakat adat yang diampu oleh Kemitraan.  (Dew/Press Release)

Program Peduli Singkronisasi Data BDT dengan TPKD 4 Kabupaten di NTT

Abdi Suryaningati memberi sambutan  saat workshop koordinasi dan sinkronisasi data Program Peduli Adat dengan BDT di Tambolaka, Kamis 24 Januari 2019. Photo by Mering

Tambolaka- Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya (SBD) berharap hasil workshop koordinasi dan sinkronisasi data Program Peduli Adat dengan BDT dapat digunakan untuk menyusun langkah taktis dan strategis, dalam melaksanakan pembangun 4 kabupaten di daratan Sumba, khususnya bagi kelompok miskin, rentan, marginal dan terpinggirkan.  

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Pemkab Sumba Barat Daya, Frans Adilalo ketika membuka acara tersebut di Tambolaka, Kamis (24/2).

“Karena itu, Pemkab Sumba Barat Daya sejak awal telah mendukung upaya Program Peduli,” kata Asisten Pemerintahan Pemkab SBD, kata Frans M Adi Lalo kepada para peserta workshop.

Workshop ini dihadiri oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari 4 Pemkab sedaratan Sumba, Bapeda Provinsi NTT dan 12 oranganisasi masyarakat sipil lokal dan nasional yang sedang melakukan advokasi BDT tersebut. 

Kasubdit pemerintahan & Politik, Bapeda Pemkab NTT, Yosef Maria Ronaldus Amapiran dalam presentasinya mengatakan bahwa di NTT pemanfaatan BDT terutama untuk memastikan tersedianya dan aksesbilitas data yang rinci dan mukthair.  Dimana dari 14 kriteria kemiskinan yang ada 7 kriteria ada di BDT.

“Maka bantuan apa pun yang kami lakukan, yang menjadi rujukan utama adalah data BDT. Misalnya dalam penanganan stanting,” kata Ronal.  

Team Leader Program Peduli The Asia Foundation (TAF), Abdi Suryaningati mengatakan bahwa tidak kurang dari 10 ribu orang telah menerima layanan dasar yang paling basic seperti KTP, KK, Akta lahir dan identitas legal lainnya melalui program peduli yang dilaksanakan pada 2017-2018.

Oleh sebab itu melalui kegiatan ini  dia berharap kerjasama Program Peduli dengan Pemkab di wilayah basis dampingan mitra Program Peduli, khususnya wilayah pilot yaitu NTT, Sulawesi Selatan dan Pemkab Kulon Progo akan terus berlanjut. Yang mana koordinasi dan singkronisasi data yang dilakukan melalui workshop ini dapat memnimalisir exclusion error pada proses pendataan BDT.

Saat ini ada tiga peluang yang dimanfaatkan oleh Program Peduli untuk memasukan  isu kelompok miskin, marginal, terpinggirkan di tingkat nasional, yaitu melalui RPJMN, SDGs dan BDT. Khusus BDT Program Peduli telah menjadikan 3 wilayah sebagai piloting-nya yaitu Sulawesi Selatan, NTT dan DIY (Kabupaten Kulon Progo).

Asisten I Pemkab SBD, Frans Adilalo membuka acara workshop koordinasi dan sinkronisasi data Program Peduli dengan BDT di Tambolaka, 24 Januari 2019.. Photo by Mering

Sementara itu Project Manager Program Peduli—Pusat Rehabilitasi YAKKUM—Ranie Ayu Hapsari selaku penyelenggara kegiatan mengatakan bahwa kegiatan di Tambolaka adalah workshop kedua setelah kegiatan yang sama bersama Provinsi Sulawesi Selatan pada 21 – 22 Januari 2019 lalu. 

Ranie menambahkan konsolidasi dan singkronisasi data ini diharapkan agar penerima manfaat dari Program Peduli juga bisa masuk dalam usulan data prelist BDT- Program Penanggulangan Fakir Miskin (PPFM) 2019 tingkat nasional. (Press Rilis)

Kemenko PMK aids marginal communities through Program Peduli

Head of Sumenep Tourism Department at the opening of Kangean Coastal Festival end of July 2018. This event is a collaboration between Program Peduli and Pemdes Pajenangger Sumenep. Photo credit: Mering

SUMENEP -  Program Peduli under the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (PMK), the government seeks to help marginalized and excluded groups, that find it difficult to obtain rights to basic services and experience barriers to participation in the development process.

Communication specialist and Program Peduli Partnership Project officer, Alexander Mering, revealed that Program Peduli, implemented by the Partnership for Governance Reform is a continuation of the National Program for Community Empowerment (PNPM Peduli program). The program changed its name to Program Peduli under President Joko Widodo.

"To implement the program, Kemenko PMK cooperates with a number of national civil society institutions, one of which is Partnership, that focuses on remote local indigenous communities. Although this is a government program to reach marginalized excluded groups, the Partnership collaborates with 10 local NGOs, " he said.

When the first phase of the program was implemented in 2014, the Kemenko PMK sent a letter to local governments that became the program sites. This was to ensure coordination at the village, regency and provincial levels. One of the objectives of this program is to ensure that the excluded communities can access policies at every level of local government.

"Many of the activities are integrated with policies made by the local government. For example, at the village level, this program also helps increase the capacity of village officials, from planning to improving basic services,” he added.

Achievements of Government Programs and Policies

Mering, revealed that every activity carried out by the Partnership involved a lot of policies both at the village and district level. The program is owned by the local government while Program Peduli help facilitate.

"In several places the Partnership, through partners in the regions even gave birth to a development roadmap which was subsequently integrated with development in the regions. With this collaboration, the beneficiaries are not just our work area, but also have an impact on other villages outside the Peduli Program,” he said.

The basic objective of this program is to strive to improve basic services, social acceptance and access to policies for groups of people who have been excluded. According to Mering, there have been quite a number of achievements. At least up to semester five of Phase II of the Peduli program, it has reached more than 9,000 direct beneficiaries. Of these, at least 2503 people have gained access to Identity services or 308% of the Partnership's total target of only 813.This is 1966 people or 97% of the 2028 program targets.

In phase II of the program, the Partnership noted that at least 95% of the 2721 marginal targeted groups, have now actively participated in various activities aimed at increasing their awareness and rights. At least 70 government service units have experienced an increase from January 2017 till July 2018 after Program Peduli facilitated. These achievements, said Mering, have yet to include activities done by the other six pillars outside the Partnership.

At the national level, Mering added, the program has also helped the indigenous Kasepuhan Karang retain their rights, especially through the Social Forestry program.

"In Sigi District there are two indigenous forests that are being proposed to the Ministry of Environment and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). In Lebak Regency, Banten there are also two communities that await confirmation," he said.

Data Tak Akurat, Jamsos Lotim Melenceng

Ilustrasi

LOTIM-Tidak akuratnya data penerima Jaminan Sosial (Jamsos) di Lombok Timur, menyebabkan banyak penduduk miskin—yang tahun 2017 mencapai angka 18,46 %—di kabupaten tersebut tidak mendapat bantuan sosial. Terutama kelompok atau individu yang digolongkan pemerintah sebagai Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

Fakta tesebut mengemuka dalam diskusi draf Peraturan Bupati Tentang Bantuan Jamsos bagi PMKS yang diselenggarakan Samanta di Selong, Lombok Timur, Rabu (14/2/2018).

“Data Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Mekarsari, Lombok Timur, tidak akurat,” ungkap Mustaan, peserta diskusi asal desa Mekarsari.

Menurut Mustaan banyak keluarga miskin di desa Mekarsari tidak masuk data Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara tidak sedikit pula keluarga yang tidak memenuhi kriteria PMKS mendapat PKH.

PMKS yang dimaksud disini adalah individu atau keluarga atau kelompok PMKS. Antara lain fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan lain-lain. Diskusi yang melibatkan kalangan CSO itu menemukan 2 indikasi penyebab keluarga miskin tidak mendapatkan Jamsos.

Pertama, adalah data yang tidak akurat. Kedua, meski data keluarga miskin akurat, namun penggunaan data tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan keluarga miskin tidak memiliki akses informasi mengenai bantuan Jamsos yang disediakan oleh Pemerintah.

Peserta juga mengungkapkan ada fakta dimana keluarga yang tidak memenuhi kriteria PMKS mendapat Jamsos.  “Di Lombok Timur, ada anak polisi dan guru mendapat BSM,” ungkap Trese, Peserta dari Bhakti.

Sementara kata dia, ada banyak penderita gangguan jiwa dari keluarga miskin tidak memiliki KIS.

Karena itulah menurut  Direktur Samanta, Dwi Sudarsono, Lombok Timur membutuhkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang bantuan Jamsos bagi PMKS.  Dwi menegaskan bahwa Perbub tersebut diharapkan dapat menyediakan data keluarga miskin yang akurat dan mutakhir. Samanta  saat ini kata Dwi memang sedang mendorong segera dirampungkannya draf Perbub tersebut melalui Program Peduli, bekerjasama dengan Kemitraan dan Pemab Setempat.

“Karena itu di dalam draf Perbub ini juga diatur tata cara PMKS mengajukan bantuan Jamsos mulai dari desa sampai kabupaten”, katanya.  

Dia menambahkan bahwa Perbub tentang Jamsos ini cukup relevan dengan kondisi kemiskinan di Lombok Timur, dimana angka kemiskinan di kabupaten yang mengusung moto "Patuh Karya" ini cukup tinggi. (Press Release-Samanta)

Revolusi Mental, Kemitraan Undang Tokoh Film Nasional

Surakarta-Film merupakan media yang sangat strartegis dan memainkan peran penting dalam merekatkan persaudaraan dan kebangsaan di tengah-tengah retaknya kerukunan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada saat ini. karena itu Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) mendukung kegiatan Pekan Bakti Nyata Revolusi Mental Indonesia, melalui kegiatan “Gerakan Sosial melalui Media Digital”. Dalam acara tersebut Kemitraan menghadirkan bintang film terkenal yang baru saja dinobatkan sebagai “Best Actor” dalam Asia Pacific Film Festifal (APFF) di Kamboja, yaitu Reza Rahadian dan Sutradara kawakan Indonesia, Garin Nugroho, ke Gelanggang Pemuda Bung Karno Stadion Manahan Surakarta, 26-27 Agustus 2017 mendatang.

Demikian ditegaskan oleh Penanggung Jawab acara sekaligus jurubicara Kemitraan, Moch Yasir Sani, di sela-sela persiapan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia di Solo, Kamis (24/8) kemarin. “Kita melihat, bahwa pasca reformasi film memainkan peran penting dalam mengkonstruksikan identitas. Diskusi ini akan mendialogkan relasi film dan identitas dalam budaya Indonesia kontemporer serta pengaruh film terhadap perilaku dan sikap masyarakat,” kata Sani.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan rangkaian dari seluruh agenda Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental pertama tahun 2017, yang memang merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh lintas kementerian/lembaga serta berbagai komponen bangsa lainnya, sekaligus implementasi dari instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Kemitraan sendiri menurut Sani yang selama ini menjadi mitra pemerintah Indonesia tentu merasa sangat berkepentingan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik melalui berbagai program-programnya. Sampai saat ini sudah lebih dari 500 mahasiswa dan pelajar di Kota Solo mendaftar untuk acara ini.

Kegiata akan dimulai dengan pemutaran film-film pendek bertema kebangsaan, dilanjutkan dengan pemutaran film Guru Bangsa: Tjokroaminoto dan film Bulan di atas Kuburan. Film-film tersebut dipilih karena pesannya yang kuat untuk pelajar dan mahasiswa, sekaligus mewakili dua karakter yang berbeda, yakni ketokohan Tjokroaminoto (guru Soekarno) dan realitas urban yang sangat kental dengan persoalan sosial saat ini. Selain kedua tokoh film di atas, panitia juga menghadirkan pengamat dan peneliti film dari UGM, Dr. Budi Irawanto, Mantan Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, dan Sutradara sekaligus penulis scenario Dirmawan Hatta. “Semua nara sumber, termasuk pihak Garin maupun Reza sudah confirm hadir dan bersemangat mendukung acara ini” tambah Sani.

Di hari pertama, yaitu 26 Agustus 2017, tidak hanya film saja yang akan dibicarakan dalam diskusi tersebut, tetapi juga berkenaan dengan bagaimana strategi komunikasi melalui film, khususnya film-film pendek karya anak bangsa yang diunggah melalui media sosial turut mempengaruhi revolusi mental bangsa. Diskusi akan memaparkan lanskap tentang media sosial di Indonesia dan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai strategi kampanye inklusi sosial di negara ini. Sementara hari kedua, tanggal 27 Agustus 2017. Panitia akan mengadakan workshop dan praktik berkampanye mengenai inklusi sosial untuk para peserta. Dalam workshop ini akan diberikan ketrampilan teknis untuk kampanye inklusi sosial dengan keterlibatan aktif peserta. Dan hasilnya diunggah di internet sebagai bagian dari kegiatan Revolusi Mental.
Sementara itu Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, yang sekaligus menjadi ketua Pelaksana Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia Tahun 2017, Soedarmo dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia dengan tema memangun karakter bangsa yang kuat dan ber-Bhineka Tunggal Ika, bertujuan untuk mempertemukan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, Polri, TNI, lembaga kajian/tenaga ahli, dunia usaha, akademisi, Ormas, mahasiswa/pemuda dan masyarakat. Secara khusus adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen bangsa akan arti penting Gerakan Nasional Revolusi Mental Indonesia (GNRMI) . Selain itu juga sekaligus mengevaluasi dua setengah tahun pelaksanaan GNRMI, dan mempercepat pelaksanaan GNRMI.

Kegiatan yang disi oleh puluhan jenis kegiatan, mulai dari pagelaran seni budaya, pameran, workshop, lomba-lomba, dan rembuk ini akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 25 Agustus 2017 di stadion Manahan, Kota Surakarta.

(press release_Kemitraan). Untuk informasi lebih lanjut Contact Kemitraan: Ade Barokah: 0895324110514