 |
Abdi Suryaningati memberi sambutan saat workshop koordinasi dan sinkronisasi data Program Peduli Adat dengan BDT di Tambolaka, Kamis 24 Januari 2019. Photo by Mering |
Tambolaka- Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya (SBD) berharap hasil workshop koordinasi dan sinkronisasi data Program Peduli Adat dengan BDT dapat digunakan untuk menyusun langkah taktis dan strategis, dalam melaksanakan pembangun 4 kabupaten di daratan Sumba, khususnya bagi kelompok miskin, rentan, marginal dan terpinggirkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Pemkab Sumba Barat Daya, Frans Adilalo ketika membuka acara tersebut di Tambolaka, Kamis (24/2).
“Karena itu, Pemkab Sumba Barat Daya sejak awal telah mendukung upaya Program Peduli,” kata Asisten Pemerintahan Pemkab SBD, kata Frans M Adi Lalo kepada para peserta workshop.
Workshop ini dihadiri oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dari 4 Pemkab sedaratan Sumba, Bapeda Provinsi NTT dan 12 oranganisasi masyarakat sipil lokal dan nasional yang sedang melakukan advokasi BDT tersebut.
Kasubdit pemerintahan & Politik, Bapeda Pemkab NTT, Yosef Maria Ronaldus Amapiran dalam presentasinya mengatakan bahwa di NTT pemanfaatan BDT terutama untuk memastikan tersedianya dan aksesbilitas data yang rinci dan mukthair. Dimana dari 14 kriteria kemiskinan yang ada 7 kriteria ada di BDT.
“Maka bantuan apa pun yang kami lakukan, yang menjadi rujukan utama adalah data BDT. Misalnya dalam penanganan stanting,” kata Ronal.
Team Leader Program Peduli The Asia Foundation (TAF), Abdi Suryaningati mengatakan bahwa tidak kurang dari 10 ribu orang telah menerima layanan dasar yang paling basic seperti KTP, KK, Akta lahir dan identitas legal lainnya melalui program peduli yang dilaksanakan pada 2017-2018.
Oleh sebab itu melalui kegiatan ini dia berharap kerjasama Program Peduli dengan Pemkab di wilayah basis dampingan mitra Program Peduli, khususnya wilayah pilot yaitu NTT, Sulawesi Selatan dan Pemkab Kulon Progo akan terus berlanjut. Yang mana koordinasi dan singkronisasi data yang dilakukan melalui workshop ini dapat memnimalisir exclusion error pada proses pendataan BDT.
Saat ini ada tiga peluang yang dimanfaatkan oleh Program Peduli untuk memasukan isu kelompok miskin, marginal, terpinggirkan di tingkat nasional, yaitu melalui RPJMN, SDGs dan BDT. Khusus BDT Program Peduli telah menjadikan 3 wilayah sebagai piloting-nya yaitu Sulawesi Selatan, NTT dan DIY (Kabupaten Kulon Progo).
 |
Asisten I Pemkab SBD, Frans Adilalo membuka acara workshop koordinasi dan sinkronisasi data Program Peduli dengan BDT di Tambolaka, 24 Januari 2019.. Photo by Mering |
Sementara itu Project Manager Program Peduli—Pusat Rehabilitasi YAKKUM—Ranie Ayu Hapsari selaku penyelenggara kegiatan mengatakan bahwa kegiatan di Tambolaka adalah workshop kedua setelah kegiatan yang sama bersama Provinsi Sulawesi Selatan pada 21 – 22 Januari 2019 lalu.
Ranie menambahkan konsolidasi dan singkronisasi data ini diharapkan agar penerima manfaat dari Program Peduli juga bisa masuk dalam usulan data prelist BDT- Program Penanggulangan Fakir Miskin (PPFM) 2019 tingkat nasional. (Press Rilis)
