 |
| Tari dayak dari desa wisata Long Anai. Photo dok Peduli Adat |
“PRESS RILIS PEDULI DAY”
“Bahkan Menteri Sosial sendiri sudah menyerukan agar segera dilakukan new initiative guna menjawab persoalan-persoalan tersebut,” ujar Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), I Nyoman Shuida, di Jakarta (27/8).
Nyoman meyampaikan hal tersebut dalam rangka persiapan pelaksanaan event nasional, Peduli Day untuk mempertemukan seluruh pelaku, stakeholder dan penerima manfaat Program Peduli yang digelar oleh Partnership for Governance Reform – Kemitraan, berkerjasama dengan Kemenko PMK, 31 Agustus 2016.
Nyoman menambahkan bahwa secara keseluruhan, program ini memiliki 6 (enam) sasaran yaitu anak dan remaja rentan, masyarakat adat terpencil, kelompok agama minoritas dan kepercayaan lokal, korban pelanggaran HAM, orang dengan disabilitas, dan kaum waria. Program ini kata dia, merupakan program yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk mendorong terjadinya inklusi sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program ini berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, bekerjasama dengan The Asia Foundation dan Pemerintah Australia.
Sementara itu Project Manager dari Partnership/Kemitraan, Moch, Yasir Sani mengatakan lembaganya adalah salah satu pelaksana Program Peduli yang khusus bekerja untuk pilar “masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam”.
Bentuk inklusi sosial yang didorong Partnershipyaitu adanya diterimanya peran dan posisi masyarakat adat dan lokal terpencil yang terkucilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; terpenuhinya hak atas layanan dasar, membuka akses bagi masyarakat adat dan lokal terpencil yang tereksklusi untuk memperoleh kesetaraan sosial; serta mendorong terbangunnya kemitraan dengan semua kelompok masyarakat sebagai bentuk sosial inklusi.
Sejak memulai program ini dua tahun lalu hingga pertengahan Agustus 2016, Partnershiptelah menjangkau tidak kurang dari 40 ribu jiwa penerima manfaat langsung maupun tak langsung yang tersebar di 19 kabupaten dan 13 provinsi di Indonesia.
“Sekitar sembilan puluh persen layanan dasar di wilayah dampingan mitra-mitra kami sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Terutama layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk akses terhadap kepemilikan administrasi kependudukan,” kata Sani.
Selain berhasil meningkatkan partisipasi komunitas masyarakat adat dalam proses-proses perencanaan pembangunan, program ini juga telah mampu meningkatkan peran pemerintah daerah maupun pusat dalam mendorong terjadinya inklusi sosial yang muncul dalam bentuk kebijakan dan politik anggaran mulai dari level desa, Pemkab hingga pemerintah pusat.
Para anggota komunitas juga sudah dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, seperti kartu PJS, kartu KIP, program kejar paket A, B dan C, hingga infrastruktur jalan dan perumahan, meski pun masih dalam jumlah terbatas. Di beberapa wilayah dampingan juga telah tumbuh aktivitas ekonomi produktif, yang dapat membantu kelangsungan hidup komunitas, peternakan, perkebunan kopi, sayur-sayuran, hingga koperasi
“Inilah yang dinamakan sosial inklusi, yaitu mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat adat dan lokal terpencil dalam bentuk sikap kegotongroyongan, saling tolong menolong, dan bertoleransi antar sesama menjadi “ruh” dalam mengatasi persoalan yang ada di masyarakat khususnya lokasi-lokasi yang ada masyarakat adat dan lokal terpencil,” tegas Sani. Dia menambahkan bahwa capaian yang dijelaskannya tadi, tidak terlepas dari keterlibatan seluruh lembaga pendukung, seluruh Civil Society Organization (CSO) mitra, stakeholder nasional maupun lokal termasuk para champion di level komunitas yang perannya sangat besar di lapangan.
Untuk menyelenggarakan program ini Partnership mengerahkan tak kurang dari 220 kader, ditambah 70 lebih fasilitator yang berasal dari 14 CSO mitra lokal, yaitu SSS Pundi Sumatera, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Karsa Institute, Yayasan Tanpa Batas (YTB), Samanta, Sulawesi Community Foundation (SCF), AMAN Riau, AMAN Maluku, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta, Yayasan Desantara, Kawal Borneo Community Foundation (KBCF), Air Mata Air (AMAIR), MPM Muhammadiyah, dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). Setiap lembaga menangani suku-suku di wilayah kerjanya masing-masing. Selangkapnya data dan lokasi program peduli bisa diakses di:
http://www.peduliadat.org/2016/06/infografis-profil-masyarakat-adat.html.
Peduli day yang akan menghadirkan presenter beken, Prita Laura ini juga akan menyuguhkan beragam aktivitas seperti talks how, pentas seni, pidato kebudayaan, pemutaran video pendek, pameran photo hingga display produk komunitas masyarakat adat dampingan Program Peduli. *
Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Manager Program Peduli Kemitraan
Yasir Sani
HP: 0813 1666 7077
Email: yasir.sani@kemitraan.or.id
