 | |
|
Penulis : Florensius & Rahmat Saleh | Karsa Institute
Mama Medi, perempuan paruh baya isteri Pj Kepala Desa Mapahi, berdiri dengan badan condong ke sebatang Pohon Bayur, sembari menggendong Wandi cucunya. Matanya tidak berkedip, memperhatikan setiap gerak mesin besar berwarna kuning yang menggaruk-garuk lereng bukit diatas sungai Halu Allo. Dia tidak sendirian. Disamping kiri, kanan, muka serta belakang, warga Mapahi lainnya ikut berjejal diantara batang pohon dan perdu yang tumbuh dilantai hutan. Ada orang-orang tua lainnya, pemuda-pemudi, serta anak-anak, semua berlomba-lomba memanjangkan leher agar dapat melihat dengan jelas bagaimana mesin berwarna kuning itu bekerja. Mereka sepertinya tidak rela kehilangan satu gerakan pun dari si mesin kuning.
Saat itu adalah senin pertama di bulan januari 2016, Alat-alat berat; eksavator dan dozer telah memasuki area pemukiman desa Mapahi. Alat-alat berat ini dikerahkan untuk membuka jalan lintas Peana – Kalamanta, panjangnya sekitar 60 Km, Melewati desa Pelempea, Mapahi, Banasu, Masewo serta Mamu, dan berujung di Kalamanta.
Berita tentang alat berat ini sudah sampai ditelinga penduduk Mapahi sejak sebulan yang lalu. Padahal,pada saat itu, mesin-mesin itu masih di desa Peana. Kebanyakan warga di Mapahi, sudah menantikan kapan mesin-mesin itu akan tiba dan melalui desanya. Beberapa warga yang lain, terutama anak-anak muda, bahkan sudah beberapa kali mondar-mandir dari Mapahi Ke Peana, hanya untuk melihat bagaimana mesin-mesin itu bekerja. Mereka pulang dengan membawa cerita bombastis tentang kehebatan mesin-mesin itu, diimbuhi sedikit prediksi kapan kira-kira mesin-mesin itu sampai di Mapahi.
Dan pada hari itu, warga berduyun-duyun pergi ke tepian sungai Halutua. Hampir tidak ada yang tinggal di kampung. Tidak ada juga yang pergi ke kebun pada hari itu. “hanya” untuk melihat eksavator. Bagi kita, mungkin ini tontoan berinali “hanya”. Tapi bagi mayoritas penduduk Mapahi, ini adalah peristiwa pertama sepanjang hidupnya. Terlebih lagi alat-alat itu bekerja untuk membangun jalan yang kelak akan mereka lalui. “Jalan impian”, Jalan yang akan segera memperlancar aksesbilitas mereka ke desa-desa tetangga, ataupun desa lain di luar Pipikoro.
Pembangunan jalan Trans Pipikoro memang mulai direalisasikan pada akhir tahun 2015, dengan nilai anggaran 21 Milyard. Anggaran ini dibebankan pada APBD kabupaten Sigi tahun 2015-2016, dan bersumber dari DAK percepatan pembangunan infrasruktur. Bagi penduduk Pipikoro, Pembangunan jalan ini ibarat mimpi yang menjadi kenyataan.
Buruknya sarana dan prasarana perhubungan di pipikoro selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural warga Pipikoro. Ongkos angkut yang tinggi telah mematikan banyak komoditas pertanian yang mereka hasilkan. Kalaupun ada komoitas yang dapat diperdagangkan, seperti Kopi dan Kakao, harga jualnya akan merosot akibat tingginya biaya tarnsportasi yang harus ditanggung. Padahal Pada saat yang sama harga beli barang-barang konsumsi dari luar desa melonjak tajam, juga akibat biaya transportasi. Singkatnya, penduduk Pipikoro selamanya menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan membeli kebutuhan dengan harga yang lebih mahal.
Buruknya sarana transportasi juga mempengaruhi kemampuan negara dalam melakukan pelayanan dasar, serta kemampuan penduduk dalam mengakses pelayanan dasar. jika cukup intens di wilayah ini, kita akan sering melihat bagaimana para penduduk desa, dengan susah payahnya memggotong sanak famili mereka yang sakit dari desanya hingga ke dataran Gimpu. hanya dari desa ini, mereka baru bisa memindahkan keluarganya itu kedalam Mobil untuk di bawa ke Rumah sakit. Jarak Gimpu dari desa terdekat saja, tidak kurang dari 20 Km, dengan melintasi jalur-jalur terjal, yang bagian besarnya masih berupa hutan. Bagaimana dengan desa-desa lain yang letaknya jauh diujung Pipikoro, seperti Lawe dan Kalamanta.
Oleh karenanya, kegembiraan penduduk Pipikoro atas pembukaan jalan di desanya sepenuhnya dapat dimaklumi. Kendatipun ada beberapa pihak, yang menilai pembangunan jalan ini akan mendatangkan ancaman bagi kelangsungan hidup penduduk Pipikoro. Menurut pendapat sebagian orang ini, pembangunan jalan Pipikoro akan memuluskan masuknya para pemodal besar yang akan mencaplok tanah-tanah dan kekayaan alam Pipikoro. Kekawatiran ini bisa jadi ada benarnya. Meskipun nilainya tetap tidak akan sebanding jika dipertukarkan dengan nilai manfaat yang potensial diterima penduduk Pipikoro. Sehingga, untuk mereduksi jenis ancaman seperti itu, maka tidak ada cara lain, kecuali mempersiapkan masyarakat dengan baik. Agar supaya ketika jalan sudah melintas di kampungnya, mereka tetap berdaulat atas tanah dan kekayaan alam mereka sendiri, tetap menjadi tuan di rumah sendiri.
Pembangunan jalan Trans Pipikoro merupakan bukti nyata terjadinya perubahan orientasi kebijakan pembangunan di kabupaten Sigi. pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kabupaten tidak akan pernah mengalokasi anggaran sebesar itu untuk wilayah-wilayah yang “kurang” bernilai secara politik, karena berpopulasi kecil dan tidak memiliki kendali kuat pada kekuasaan. Demikian halnya, wilayah seperti ini kurang berguna untuk pembangunan citra politik, Karena jauh dari coverage media.
Namun dalam kurun waktu satu tahun terkahir, cara pandang demikian sudah tidak dominan lagi. Ketimpangan pembangunan, keterbelakangan dan ketidakadilan di wilayah terpencil sudah tereproduksi menjadi pengetauan umum. Pendekatan-pendekatan konvensional bagi wilayah ini, sudah diterjemahkan sebagai kejahatan negara, karena dengan sengaja melakukan pembiaran atas ketimpangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak EKOSOB warga negara. Pemahaman seperti ini secara konsiten direproduksi melalui berbagai pendekatan, sehingga pada akhirnya menjadi wacana publik yang turut mempegaruhi pembentukan arah kebijakan. Dalam konteks ini, meskipun tidak sendiri karsa institute melalui program peduli, merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting. Peranan dalam membentuk dan memproduksi pengetahuan yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar dan penghargaan bai Topo Uma di Pipikoro. Efektivitas upaya ini juga tidak terlepas dari perubahan orientasi pembangunan Nasional, melalui pendekatan membangun dari pinggiran sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi. perubahan paradigma pada level mikro, yang diimbuhi dengan perubahan paradigma pada tingkat Nasional, menjadi dorongan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera beradaptasi, dengan mengubah pola dan reorientasi arah pembanguan. Karena jika tidak mereka akan mendapati dirinya berada ditengah dan bertentangan arah dengan arus besar perubahan.
Pada akhirnya, Meskipun jalan impian itu, tidak langsung dapat dilalui dengan Mobil, namun perintisan ini semakin mendekatkan penduduk pipikoro dengan harapannya. Apalagi Bupati Sigi Moh. Irwan Lapatta, telah menegaskan bahwa sebelum masa pemerintahannya berakhir, wilayah Pipikoro sudah harus bisa dilalui kendaraan roda empat. Insya Allah.
